Batu Bara Berduka, APBD-P Gagal Disahkan Dewan: DPRD ‘Dikutuk’ Rakyat

Kontra.ID — Kabupaten Batu Bara saat ini sedang berselimut duka lara, pasalnya aspirasi masyarakat yang seyogyanya menjadi kenyataan namun kenyataannya terbalik menjadi hampa. Sebab hingga kini DPRD kabupaten Batu Bara belum mengesahkan APBD Perubahan dan itu sepertinya hanya harapan semu belaka, dan bagaian dari muslihat penyerapan anggaran makan minum seolah penyerapan rapat paripurna dapat sempurna terselengara.

Padahal masyarakat, sangat mendambakan distribusi pemerataan pembangunan yang nyata merata dan berimbang, selaras dengan apa yang diperjuangkan merkaa melalui Musyawarah Desa, Kecamatan hingga Kabupaten untuk mendapatkan dana Anggaran untuk pembangunan.

Baca Pilihan Redaksi:

Tok! APBD-P Batu Bara Tak Disahkan, Ketua DPRD Ogah Dikambingkan

Batu Bara Gagal APBD Perubahan 2018, Anggota Dewan Pasrah

Kondisi itu, memunculkan rasa prihatin dan kecewa dari banyak pihak, khusus mahasiswa sebagai pelaku kontrol akhirnya turut mengutuk kinerja para dewan, “Jujur saja kita sangat prihatin dengan kondisi ini, sudah tahu aturan dan limit waktu kementrian Dalam Negeri paling lambat per tanggal 30 September lalu. Sudah tahu ada limit waktu sebelum peraturan  mentri diedarkan kok tidak disahkan juga, padahal pemerintah kabupaten sudah mengajukanya pada tanggal 28 Juli 2018 ke DPRD, jauh lebih cepat dari aturan yang seharusnya diajukan di awal agustus, ini ada apa dengan wakil kita,” kata Ahmad Fatih Sultan, salah satu Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam( HMI ), Sabtu (06/10).

Berita Terkait:

APBD Kabupaten Batu Bara Stagnan, Setda: “Siapa Bilang”?

APBD-P Gagal Disahkan DPR, Sekda Batu Bara: “Gaji Anggota Dewan Amanlah”

Oleh sebab itu mahasiswa mengutuk keras ulah wakil rakyat kabupaten Batu Bara yang seolah terindikasi sengaja menyia-nyiakan kepentingan masyarakat guna penyerapan anggaran makan minum semata dalam rapat formal paripurna. Dengan ungkapan yang dituangkan mereka melalui kritikan pedas dengan kalimat duka yang melara, yakni dengan kalimat.

Baca juga:

Saat Rapat Paripurna Anggota DPRD Batu Bara Asyik Main HP

14 Anggota Dewan Bolos Saat Rapat Paripurna LKPD Bupati Batubara

“Kami masyarakat Batu Bara, menyampaikan berita duka yang melanda kepada masyarakat, Innalillahi wainna ilaihirojiun telah matinya 35 hati nurani para wakil rakyat di kabupaten Batu Bara karena tidak mengesahkan dana APBD Perubahan (APBD-P) sesuai waktu yang dibutuhkan, Rakyat terus didustai, Diingkari dan dikhianati,” kata Ahmad Fatih yang juga diikuti oleh teriakan teman-temanya sesamanya.

Ahmad Fatih Sultan saat melakukan Aksi Protes kepada Bupati dan DPRD Batu Bara (Kontra/**f)

BACA JUGA:

Sengkarut Urusan APBD 2019 Paska Gagal APBD-P, Pemkab Batu Bara Gelar Rapat Tertutup

Seusai Rapat APBD 2019, Kepala BKD Batu Bara Kelelahan, Kadishub Malah Ngomel Begini

Sementara itu, Ketua DPRD Batu Bara, Selamat Arifin saat dikonfirmasi pada kamis (04/10) malah tak terima dikambing hitamkan sendiri sebagai pimpinan, ia beranggapan bahwa belum disahkannya P-APBD kabupaten Batu Bara pada tahun ini dikarenakan edaran mendagri tentang batas akhir P-APBD telah jatuh tempo berakhir pada 31 september 2018, sedangkan DPRD Batubara hanya mampu menyelesaikanya pada 5 Oktober 2018.

Baca:  Seram!!, Rumah Jabatan Ketua DPRD Batu Bara Dihuni ‘Hantu’

Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara Faraksi Golkar, Selamat Arifin Saat di wawancarai di ruangan Paripurna DPRD Batu Bara (Foto: Kontra/**f)

“Selama ini kita dari legeslatif tidak ada masalah, kita telah berupaya menjalankan semua tahapan itu dengan kompak dan sesuai prosedur semaksimal mungkin, kita kagak mau potong kompas lompat-lompat gitu dalam mengambil keputusan. Perjalanan waktu pengesahanya saja yang terlalu singkat, hanya itu saja kendala. “Bantah Selamat

Wajah Anggota DPRD Batu Bara

Diketahui sebelumnya bahwa Pemerintah Kabupaten Batubara telah menjamin sepenuhnya proses tahapan , pengajuan yang dilakukan pada 28 Juli 2018, perbaikan nota keuangan APBD Perubahan dilakukan pada pertengahan Agustus 2018, namuan dalam tempo sebulan setelah melewati sejumlah tahapan perbaikan di Paripurna, seolah sebanyak 35 anggota DPRD tak mampu menghasilkan kebijakan apupun dari semua prosedur yang telah dilalui, padahal masih ada sebulan waktu wakil rakyat untuk bekerja mengejar pengesahan.

Baca: 14 Anggota Dewan Bolos Saat Rapat Paripurna LKPD Bupati Batubara

Namun Ketua DPRD Batu Bara, Selamat Arifin tetap ngotot membantah, Bahkan, menurutnya sebelum berakhir 31 september, dirinya sebagai Ketua DPRD sekaligus yang memimpin Banggar DPRD ketika itu telah berupaya semaksimal mungkin menjalankan semua secedule tahapan-tahapan yang telah dijalankan.

Baca: Saat Fokus Rapat Paripurna, Anggota DPRD Batu Bara Malah Asyik Main HP

“kami tidak salah, karna semua proses itu jalan terus sesuai sekedul yang telah dijadwalkan. Hanya saja hasil informasi yang digelar Mendagri dalam rapat pada 27 September yang lalu, dinyatkan bahwa final dari P-APBD itu ditetapkanya bertepatan tanggal 30 september 2018, karna dirjen orda yang langsung mengatakan 31 september sudah harga mati, jadi kalo sudah mati ya sudah, tidak ada lagi P-APBD, kita perjuangkan minta diundur waktu minimal 5-10 malah ditolak”. Tungkasnya

Sementara Bupati Batu Bara melalui Sekretaris Daerah (Setda) , Sakti Alam Siregar menjelaskan, saat ini Pemkab Batu Bara terus berupaya membangun Batu Bara menjadi kabupaten yang lebih baik, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan mendahulukan pengajuan keuangan P-APBD lebih awal kepada DPRD saat berbincang dengan redaksi kontra pada kamis (04/10) silam sekira pukul 18:38.

“Yang jelas, sekalipun  tidak ada APBD perubahan karna memang hukumnya tidak wajib ya, pembangunan dijamin tetap berjalan kok, yang pasti kita dari pemkab sudah mengupayakan suapaya ada dana APBD Perubahan, semua prosedur dari pengajuan dan perbaikan kita lakukan sesuai waktu, pada tanggal 28 Juli  kita ajukan ke dewan, dalam perjalanan ada perbaikan, pada agustus sudah kita perbaiki, ya selanjutnya mau bagaimana lagi” uangkapnya

“Mau ada atau tidaknya APBD Perubahan, mau disahkan atau tidaknya oleh dewan,  pada intinya enggak ada kamusnya  pembangunan stagnan,” bebernya

panitia khusus (pansus) DPRD yang dibentuk untuk membahas P-APBD Batu Bara 2018 yang dipimpin Nafiar berakhir Sia-Sia

Disinggung soal tidak seriusnya Anggota DPRD dalam menghasilkan kebijakan dalam rapat panita Khusus, meski Pemerintah daerah melelaui Sekwan telah menganggarkan dana Pansus untuk keperluan anggota DPRD, Sakti yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah memilih untuk tidak berkomentar banyak.

”Untuk soal itu no komen, tanyalah sama orang tu, yang penting gaji anggota Dewannya aman lah” celetuknya dengan tawa lepas.

(Kontra/**f)