KILAS DAERAH

APBD Kabupaten Batu Bara Stagnan, Setda: “Siapa Bilang”?

Published on 6 Oktober 2018

Kontra.ID — APBD Kabupaten Batu Bara tidak ada bergerak alias stagnan. APBD Perubahan untuk mengakomodasi yang belum tercantum dalam APBD murni hingga kini tidak mendaatkan pengesahan. Sempat memicu polemik, drama panjang dan kisruh Sikut pembahasan berakhir menjadi ‘paranoia’.

Pada APBD tahun 2018 dimana pemerintah kabupaten Batu Bara mendaatkan anggaran sebesar Rp.1.065.605.055.695 . Dengan tidak adanya perubahan pada APBD 2018 itu, maka APBD 2018 tetap stagnan pada angka Rp.1.065.605.055.695

Baca Juga Pilihan Redaksi:

APBD-P Batu Bara Gagal Disahkan, Ketua DPRD Ogah Dikambingkan

Sengkarut Urusan APBD 2019, Pemkab Batu Bara Gelar Rapat Tertutup

Dengan tidak adanya perubahan pada draf APBD Perubahan 2018 ini, bisa diartikan upaya pembenahan dan peningkatan pemerintah Kabupaten Batu Bara di sektor pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat tidak akan mengalami perubahan pada tahun anggaran berjalan.

Padahal dari dua sektor penting itu pada tahun sebelumnya masih dianggap belum memuaskan publik dan perlu ada perhatian serius pemerintah. Apalagi sektor ekonomi dan infrastruktur dua tahun berturut-turut Ini kera dikeluhkan sebagian besar masyarakat setempat.

Baca: Usai Rapat APBD Batubara, Kepala BKD Kelelahan, Kadishub Malah Ngomel ke Bappeda

Sebagai contoh di beberapa bidang, semisal pada kinerja instansi dan pelayanan publik selama tahun 2018 di Kabupaten Batu Bara belum ada perubahan, terutama masalah infrastruktur dan ekonomi kerakyatan.

Misal pada Bidang Kebijakan Publik dan Statistik pada tahun ini belum juga ada peningkatan signifikan alias masih sama dengan kondisi tahun sebelumnya. Bahkan cenderung stagnan.

Kini, dengan abainya anggota dewan dalam memanfaatkan kewenagan dalam pengambilan keputusan, kesempatan pemerintah Batu Bara untuk mendaatkan dana APBD Perubahan sudah tertutup, akibat habisnya waktu.

Sekretaris Daerah Batu Bara, Sakti Alam Siregar menunjukkan ekspresi tenang saat diwawancarai di ruangan kerjanya

Menaggapi hal itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara, Sakti Alam Siregar saat berbincang dengan redaksi kontra pada kamis (04/10), pihaknya malah kembali melemparkan pertanyaan, “Siapa bilang Stagnan? yang jelas, sekalipun di Kabuaten Batu Bara tidak ada APBD perubahan karna memang hukumnya tidak wajib, pembangunan dijamin tetap berjalan”

“Di Pemerintah Pusat dan Provinsi aja tidak ada APBD-P atau APBN-P kan tidak masalah, yang pasti kita dari pemkab sudah mengupayakan suapaya ada dana APBD Perubahan, semua prosedur mulai dari pengajuan dan perbaikan kita lakukan sesuai waktu, pada tanggal 28 Juli sudah kita ajukan ke dewan, dalam perjalanan ada perbaikan, di pertengahan agustus sudah kita perbaiki, ya selanjutnya mau bagaimana lagi” bantahnya

Baca: Terancam Putus Kontrak, Tim PHO PUPR Batu Bara Tersandera Diujung Tombak

“meskipun tidak ada APBD Perubahan, Pemkab Batu Bara tetap bisa membangun dan tidak ada istilah stagnan atau pun mandeg, aktivitas pemerintah tetap jalan terus. lagian enggak ada kamusnya dalam pemerintah jika pembangunan stagnan,” kilah Sakti dengan tawa lepas

Disinggung soal tidak seriusnya Anggota DPRD dalam menghasilkan kebijakan, mulai dari proses Paripurna Pengantar, Paripurna Pandangan Umum Fraksi, Paripurna Jawaban Eksekutif dan yang terakhir anggota Dewan mandul dalam proses Paripurna Pengambilan Keputusan, Sakti yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah memilih untuk tidak berkomentar banyak.

“Untuk soal itu no komen, tanyalah sama orang tu, yang penting gaji anggota Dewannya aman lah, dan honor tidak stagnan gajinya” Cetusnya. [Kontra/***]