Ada yang Aneh Dalam Mutasi PNS di Batubara, Berikut 4 Faktanya

Kontra.ID — Bupati Kabupaten Batubara Zahir, sebelumnya melakukan pelantikan terhadap pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Batubara, pada Kamis (10/10/2019) kemarin. Setidaknya, ada 13 pejabat eselon II yang mendapat jabatan lagi dalam pelantikan ini.

Disamping itu, Bupati Zahir juga memutuskan mencopot 9 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau kepala dinas yang tak mampu mengikuti permintaanya.

Ada pun, para Kepala OPD yang dicopot Bupati Batubara tersebut adalah Kadis Koperasi dan UKM; Suherman, Kadis Ketahanan Pangan; Amiruddin, Kepala BPBD; Nasir Yuhanan dan Kepala BPKAD; Ahmad Hunainsyah.

Selanjutnya Sekwan DPRD Batubara; Zainuddin, Kadis P3A; Wilda Myza Gustia, Kepala Bappeda; Ahmad Ensten, Kadis PMD; Muhammad Nasir dan Kadis Sosial; Bahrumsyah mendadak di-nonjob-kan menjadi pegawai bagian umum di sekretariat Daerah setempat.

Keputusan Bupati Batubara yang terkesan mendadak ini, sempat menghebohkan Pemkab Batubara, sehingga kekosongan jabatan pimpinan tinggi pratama (PTP) di daerah itu kembali bertambah.

Bupati Zahir mengatakan, perombakan pejabat ini selain merupakan bagian dari pola pembinaan karir PNS, juga untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

“Harapan saya, kepada pejabat yang baru dilantik dapat membuktikan kemampuan dengan menunjukkan prestasi kerja yang baik, serta merupakan bagian dari pola pembinaan karir pegawai” kata Zahir seperti dikutip dalam pidatonya.

Dari data yang dikantongi redaksi Kontra.ID, di era Bupati Zahir diketahui ada sekitar 44 pegawai yang terkena gelombang mutasi, mulai dari eselon II, III dan eselon IV. Disinyalir banyak kejanggalan pada mutasi yang digelar pada 10 Oktober 2019 itu.

Berikut adalah 4 fakta yang mengejutkan berkaitan dengan kegiatan pelantikan pejabat kemarin tersebut:

Detik detik Bupati Zahir melantik dan me-nonjob-kan sejumlah pejabat eselon II, III dan IV, di Kantor Bupati Batubara Kamis, (10/10/2019) – foto/dok

1. Tiga Belas Kepala OPD dapat jabatan, tapi tak di umumkan nilai asesmen kompetensi mereka ke publik.

Beberapa pejabat Eselon II yang kembali mendapatkan jabatan tanpa diketahui nilai assesmen kompetensi mereka ke publik adalah Radyansyah F Lubis, sebelumnya dia menjabat Kasat Pol PP, kini menjadi Kadis PMD Batubara.

Posisi Kepala Dinas Sosial dijabat oleh Ishak, sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

Sementara, Kadis P3A diisi oleh dr Dewi Chailaty, sebelumnya menjabat Kadis kesehatan.

Kemudian Edward dari Staf Ahli bidang Pemrintahan, Hukum dan Politik di Sekda Batubara, kini menjadi Kepala BAPPEDA Batubara.

Selanjutnya Posisi asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dijabat oleh Rusian Heri, sebelumnya menjabat Inspektur Daerah.

Sedangkan jabagan Inspektur diisi oleh Attarudin, yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Adminstrasi Umum di sekretariat setempat.

Jabatan Attaruddin ini digeser ke Renol Aamara, sebelumnya dia menjabat asisten Perekonomian dan Pembangunan Daerah.

Kemudian jabatan lama Renol tersebut diduduki oleh Sahala Nainggolan, sebelumnya pejabat berkepala ‘botak’ ini menjabat Kadis Perhubungan.

Sisanya adalah Erinaldo, dari Staf Ahli Kemasyarakatan dan SDM di Sekdakab menjadi Kadis Ketenagakerjaan, yang kini posisinya diambil Rinaldi, sebelumnya Rinaldi menjabat Kadis Perikanan.

Selain mereka, Ada juga tiga Kepala OPD lainya yang kembali mempertahankan jabatan yang lama; tiga orang tersebut adalah Andri Rahadian, Budianto dan Rosdiana Damanik.

Andri kembali dilantik menjadi Kadis Kominfo dan Budianto menjadi Kadis PPKB. Sedangkan Rosdiana kembali  menduduki Kadis Perizinan Terpadu.

2. Ada Kejanggalan di balik Pelantikan, Banyak Pejabat yang tiba-tiba dijadikan staf tanpa kejelasan

Dari pencopotan ke sembilan pejabat Eselon II di daerah itu, ternyata ada yang tidak sesuai ketentuan. Sebab seluruhnya tiba-tiba saja dijadikan staf tanpa dijelaskan alasannya, sebab seluruh pejabat yang dicopot era Zahir tersebut tak mengetahui nilai asesmen mereka. Sepintas seperti tak ada masalah dengan mutasi ini.

Namun, Belakangan muncul pernyataan mengejutkan dari eks Kepala BPBD Batubara, Nasir Yuhanan, ia membeberkan beberapa fakta kejanggalan pada pelantikan tersebut yang tak bisa dibohongi.  Dimanaa jenjang dalam tahapan asesment itu yang masih dikaburkan oleh Bupati, baik itu dari penilaian pansel UNIMED, TBUPP dan tim internal ORTA.

“Ga ada itu hasil asesmen-nya diberikan ke kita, jadi tak tau kita mau dipakai atau tidak. kartunya ini (hasil asesmen kompetesi) kan belum dibuka, ada yang masih disembunyikan,” Protesnya.

Dari banyaknya Pejabat yang tiba-tiba saja dijadikan staf tanpa kejelasan itu dianggap sebagai hal yang terlalu dipaksakan. Kendati tidak ada perintah yang jelas dari undang-undang untuk melakukan hal tersebut itu.

3. Tak ada Plt yang dilantik

Saat ini banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpin seorang pelaksana tugas (Plt). Itu merupakan imbas dari pelantikan kamis kemarin, selain itu juga terkait dengan buntut dari pelaku Korupsi dari kepemimpinan sebelumnya, di sisi lain juga banyak Kepala OPD yang mengajukan Pensiun.

Namun dalam pelantikan kemarin, tidak ada Plt yang ditetapkan sebagai pimpinan OPD definitif. OPD yang sebelumnya dipimpin Plt belum juga memiliki pemimpin definitif baru, kecuali hanya ada di OPD Disnaker dan Asisten I. Dan itu pun tanpa proses lelang melainkan dengan asesmen yang tertutup.

4. Daftar Plt semakin banyak

Dampak dari mutasi itu, 9 OPD akan Dipimpin Pelaksana Tugas, yang diantaranya Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pora dan Wisata, BPBD, BPKAD, Sekwan, Dinas Ketapang, Dinas Kop UKM, dan Sat Pol PP.

Jabatan yang telah diisi oleh Plt yang ada sebelumnya, yakni : BKD, BPPRD, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Dinas Capil, Dinas Peternakan dan Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup serta satu jabatan Staf Ahli di sekretariat Daerah.

Akan ada gelombang mutasi rotasi dalam waktu dekat

Terkait kekosongan itu, Kontra.ID melakukan konfirmasi kepada Plt Kepala BKD, Muhammad Daud, Ia mengungkap 9 OPD yang sempat kosong akibat pelantikan itu sudah di isi oleh pelaksana tugas, sayangnya ia tak mengungap siapa siapa saja nama mereka ke website milik Pemerintah Batubara.

“kalo Plt sudah semua kita isi”, bebernya.

Mengapa Plt Harus Diperbanyak?

Plt Kepala BKD Batubara, Muhammad Daud @2019 Kontra.ID -Foto/dok.

Daud mengatakan adanya Plt itu karena Pemkab Batubara masih mau melakukan seleksi terbuka untuk jabatan kepala OPD yang lain.

Daud membenarkan jika saat ini, Pemkab Batubara sedang melakukan konsultasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Menurut nya, poin utama konsultasi tersebut untuk meminta izin penetapan posisi Pelaksana Tugas (Plt) menjadi jabatan definitif di tingkat eselon II-B atau kepala dinas.

“Kita konsultasi ke KASN meminta izin dulu,” ujarnya..

Bisa orang yang sekarang menjabat bisa juga beda orang. Jadi nanti kelihatan mana kepala dinas yang kosong untuk dilakukan openbilding.

“kan masih proses,” kata Daud.

Ditambahkan Duad , pihaknya bersama Bupati Zahir dan tim tengah fokus ingin melakukan pergeseran jabatan di tingkat eselon III dan IV. Hal itu dilakukan lantaran tahun ini banyak yang harus diisi.

“Tahun ini kepala dinas ada dua puluhan yang kosong. Belum lagi untuk eselon III dan IV juga banyak yang pensiun.,” katanya.

Disinggung soal jadwal rotasi yang kabarnya akan digelar pada minggu depan, Daud memilih merahasiakan dengan alasan semua keputusan ada di tangan Bupati.

“Apa lagi kita saat ini belum ada kordinasi sama KASN, begitu nanti sudah di-ok-kan KASN, kami main Ikuti aturan saja,, untuk orang yang akan ditetapkan, itu tergantung pak bupati nanti” cetusnya.

Kendati tak menyebutkan kapan mutasi dan rotasi pejabat daerah resmi diumumkan, namun Daud memastikan bahwa kekosongan pimpinan OPD akan terisi setelah pihaknya mendapatkan persetujuan dari KASN di akhir Oktober mendatang.

“Bulan ini mungkin terkejar” tandasnya.