KILAS DAERAH

25 Honorer RSUD Batu Bara Kelaparan Tak Terima Gaji, Geruduk Kantor Bupati

Published on 23 Oktober 2018

Kontra.ID — 10 bulan tidak menerima gaji, akibatnya sebanyak 25 honorer RSUD Batu Bara melarat dan kelaparan, diperotes tak didengar akhirnya memutuskan berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Senin (22/10/2018) menuntut agar gaji mereka segera dibayar.

Ketua Aliansi Masyarakat dan Pemuda Batu Bara (AMPERA) , Ahmad Fatih Sultan yang mewakili aspirasi 25 honorer tersebut dalam orasinya mengatakan, selama ini banyak permasalahan yang terjadi di RSUD Batu Bara. Mulai dari buruknya pelayanan kesehatan, besarnya anggaran namun minimnya persediaan obat-obatan hingga gaji 25 petugas honorer yang belum dibayarkan. Hal itu menunjukkan kegagalan Dinas Kesehatan dalam mengelola RSUD Batu Bara.

Baca Juga :

“Banyak permasalahan yang selama ini terjadi di RSUD Batu Bara. Dinas Kesehatan dianggap telah gagal dalam mengelola RSUD Batubara. Wajar saat ini masyarakat kurang percaya dengan pelayanan di RSUD Batu Bara dari tahun-ketahunya . Kami minta kepada Plt Bupati Batubara, Rm Harry Nugroho untuk mencopot Kadis Kesehatan, dr Dewi Chaylati dari jabatannya,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Batu Bara, dr Dewi Chaylati (kanan) bersama Mentri Kesehatan Republik Indonesia, Nila Moeloek.

Baca Pilihan Redaksi:

Terkesan Kebal Hukum, Kadis Kesehatan Batu Bara Diduga Jadi ‘ATM’ Penguasa

Terkesan Dilindungi, Setda Batu Bara Diduga Jadi ‘ATM’ Penguasa

Setda Batu Bara Digembosi Bakal Dilaporkan Ke Polda Sumut

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Batubara harus segera membuat satu kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan gaji putugas honorer RSUD Batu Bara. Selain itu, kepada anggota DPRD Batu Bara untuk segera mengeluarkan rekomendasi terhadap Dinas Kesehatan terkait tidak digajinya 25 orang petugas honorer RSUD Batu Bara selama 10.

“25 petugas honorer RSUD Batu Bara memiliki keluarga, kalau sampai 10 bulan tak digaji, bagaimana mereka dapat menghidupi keluarganya. Kami minta Pemerintah Kabupaten Batubara segera menyelesaikan permasalahan ini,” ujarnya.

Berita Terkait :

Menaggapi aspirasi itu, Asisten III Pemerintah Kabupaten Batubara, Attarudin, mengatakan, permasalahan gaji petugas honorer RSUD Batu Bara sudah disampaikan ke tingkat Provinsi. Menurutnya, hal itu disebabkan karena adanya perubahan nomenklatur sehingga gaji tidak dapat dikeluarkan oleh bagian keuangan.

“Masalah ini sudah sampai ke Provinsi. Hal itu disebabkan adanya perubahan nomenklatur sehingga gaji tidak dapat dikeluarkan oleh bagian keuangan. Kita akan segera panggil Dinas Kesehatan guna mempertanyakan sudah sampai mana perkembangan permasalahan ini,” ucapnya

[Kontra/**f]